BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Negara Thailand merupakan salah
satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka di Asia Tenggara. Thailand memiliki
luas 510.000 kilometer atau seukuran dengan negara Perancis. Asal mula
Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur
pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan
berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai
dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara
besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun
meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai
satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak
pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman
kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan
diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.
Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam,
negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi "Thailand" pada
tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah
pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada
perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II
berakhir, Kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah
berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun
1980-an.
Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun
dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000
Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Kerajaan Thai.
B.
Rumusan
Masalah
Bahasan-bahasan yang akan dijelaskan agar mempermudah
kita untuk lebih mengenal Sistem Administrasi Negara Thailand adalah:
1.
Pengertian Administrasi Negara,
2.
Bagaimana Sistem Administrasi Negara Thailand?
3.
Bagaimana Sistem Administrasi Negara Indonesia?
4.
Bagaimana kekurangan dan keunggulan Sistem
Administrasi Negara Thailand dengan Indonesia?
C.
Tujuan
Penelitian
Untuk mengetahui dan memahami mengenai
sistem administrasi negara Thailand, dan mengetahui kekurangan dan keunggulan
dari sistem administrasi negara Thailand dan Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Sistem Administrasi Negara
1. Pengertian
Sistem
Menurut Pramudji, sistem adalah
kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau
perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks atau utuh.
Menurut Poerwadarminata, sistem adalah
sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk
melakukan suatu maksud.
Dari definisi-definisi diatas dengan
demikian sistem adalah unsur-unsur yang menjadi satu kebulatan yang utuh yang
saling berkaitan dan terorganisir di dalam suatu kelompok atau organisasi untuk
mencapai tujuan.
2. Pengertian
Administrasi
Menurut The Liang Gie, administrasi
adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
Menurut Hadari Nawawi, administrasi
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja
sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Maka administerasi adalah kegiatan yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan
bersama.
3. Pengertian
Negara
Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan
dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
Menurut Jean Bodin, Negara adalah suatu
persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal
dari suatu kuasa yang berdaulat.
Menurut Djokosoetono, negara adalah suatu
organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah
yang sama.
4. Pengertian
Administrasi Negara
Menurut Arifin Abdulrachman,
administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik
negara.
Menurut Dwight Waldo, administrasi
negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai
tujuan pemerintah.
Gerald E. Caiden dalam bukunya Public
Administration memberikan patokan bahwa untuk menemukan patokan untuk
menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah dengan
melihat tiga hal, yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah,
karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.
Dari definisi-definisi diatas mengenai
sistem, administrasi, negara, dan administrasi negara dapat disimpulkan bahwa
sistem administrasi negara adalah kegiatan yang didalamnya terdapat
bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalam suatu organisasi
tertinggi yaitu negara untuk mencapai tujuan bersama.
B.
Sistem
Administrasi Negara Thailand
Ditinjau dari segi geografis
negara Thailand terbagi menjadi enam bagian antara lain, di bagian utara
terdapat perbukitan dimana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim
dinginnya cukup baik. Disebelah timur laut terdapat plateu yang luas yang
berbatasan dengan Sungai Mekong, dataran tengah yang sangat subur, daerah
pantai timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih,
pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Disebelah barat dan utara berbatasan dengan Myanmar, di timur laut
berbatasan dengan Laos, di timur berbatasan dengan Kamboja dan sebelah selatan
berbatasan dengan Malaysia. Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh
seorang Raja. Sistem pemerintahannya adalah konstitusional Monarki absolute.
Dalam pemerintahannya negara Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri dari
anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang mayoritas.
Semenjak pembaharuan politik
dari negara raja mutlak pada tahun 1932, Thailand telah
mengalami 17 perlembagaan dan piagam.
Selama ini, bentuk kerajaan sering berubah-ubah dari diktator tentera ke
demokrasi berpilihan raya, namun semua kerajaan ini mengiktiraf raja turun-temurun
sebagai ketua negara.
Perlembagaan 1997 adalah perlembagaan
pertama yang digubal oleh Perhimpunan Mendraf Perlembagaan yang dipilih orang
ramai, maka itu digelarnya "Perlembagaan Rakyat".Perlembagaan 1997
mewujudkan satu perundangan dwidewan
yang terdiri daripada Dewan Rakyat (สภาผู้แทนราษฎร,
Sapha Phutan Ratsadon) 500 kerusi dan Senat
(วุฒิสภา, Wuthisapha)
200 kerusi. Buat julung kalinya dalam sejarah Thai, kedua-dua dewan ini dipilih
melalui undian orang ramai. Banyak hak asasi manusia
yang diakui dengan jelas sekali, dan langkah-langkah diambil untuk meningkatkan
kestabilan kerajaan terpilih. Ahli-ahli Dewan Rakyat dipilih melalui sistem first-past-the-post,
iaitu hanya seorang calon dengan majoriti mudah boleh dipilih dalam satu
kawasan undian. Ahli-ahlu Senat pula dipilih berdeasarkan sistem wilayah, yaitu
satu wilayah boleh memberikan lebih daripada seorang Senator bergantung kepada
bilangan penduduknya. Ahil-ahli Dewan Rakyat berkhidmat dalam penggal empat
tahun, sementara ahli Senat pula penggal enam tahun.
Sistem mahkamah (ศาล, saan)
mernagkumi sebuah mahkamah perlembagaan
yang bidang kuasanya meliputi keperlembagaan akta-akta parlimen, titah raja,
dan hal-hal politik.
Faktor – Faktor Ekologis yang Mempengaruhi
Administrasi Negara Thailand
1. Faktor
Ekonomi
Ekonomi Thailand tidak didasarkan
pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan
export-import dikendalikan oleh Raja. Barang yang yang dihasilkan dihimpun
dalam satu pusat penimbunan pusat, kemudian pusat membagi ke dalam sektor-sektor
tertentu dalam jumlah tertentu. Jabatan-jabatan administrasi negara
didistribusikan oleh Raja kepada pegawai-pegawainya dalam melakukan distribusi
barang dan jasa. Oleh karena itu terdapat percampuran antara ekonomi dengan
administrasi. Sehingga tidak dapat dibedakan antara tindakan Raja sebagai
administrator atau sebagai ekonomi.
Dalam modernisasinya sistem
redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui
pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Demikian pula dengan fungsi
administrasi negara yang berkembang dari fungsi sebagai aparat Raja untuk
menguasai rakyatnya, kemudian berfungsi sebagai public service. Namun tugas dan
fungsi yang dikerjakan oleh administrasi bertambah banyak dan semakin kompleks,
sehingga menambah anggaran belanja. Pertambahan anggaran tersebut tidak
diimbangi dengan peningkatan produktivitas di bidang ekonomi, hal ini
menyebabkan administrasi negara mengalami keterbatasan alat-alat dan fasilitas.
Terdapat persamaan ciri-ciri
antara ekonomi redistribusi dengan ekonomi pasar. Hal ini juga mempengaruhi
administrasi negara dilihat dari jabatan-jabatan yang diisi dengan seleksi
melalui ujian kompetisi, terdapat juga jabatan-jabatan yang tersedia untuk
kalangan-kalangan tertentu.
Mata Pencaharian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani (Agralis) hasil pertanian yang utama adalah
beras. Thailand merupakan lumbung beras dikawasan Asia Tenggara. Hasil Tambang yang utama adalah timah dan
mangaan Pariwisata Merupakan sumber Penghasilan Devisa yang besar bagi
Tahiland. Mata Uang Thailand
adalah Bath; Hasil pertanian, Beras, Karet, Jagung, tapioca, Gula, Rami,
Kelapa; Hasil
tambangnya Antimonium, Timah, Besi, Manggan; Hasil Industri dari
thailand Elekteronik, Berlian, Pakian, dan Teksti; dan Pendapatan
Percapita $ 2750 (2005)
Pendapatan Perkapita US $ 2750
(2005) Setelah menikmati rata-rata
pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985
hingga 1995
- rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang
Kerajaan Thai, Baht,
pada tahun 1997
menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan
memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada
nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada
kisaran 56 Baht pada Januari 1998
dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian
meluas ke krisis finansial Asia.
Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan
pada tahun 1999;
ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000,
kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20%
pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada
tahun 2001,
namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam
negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada
tahun 2003
diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004
dan 2005.
Sektor pariwisata menyumbang banyak
kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan
dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada
tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya
(10,1 juta).
2. Faktor
Sosial
Di Thailand organisasi-organisasi
sosial tidak dasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannyapun
tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada
particularistic, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama,
keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.
Pengaruh faktor sosial terhadap administrasi negara, administrasi tidak
berperan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk rakyat, melainkan berperan
dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah
kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya.
Negara Thailand struktur kelasnya
tidak tertutup atau terbuka, melainkan diantara tertutup dan terbuka meskipun
sifatnya lebih berat. Seperti keluarga Raja atau bangsawan- bangsawan dari
generasi ke generasi dapat menjadi orang biasa. Sebaliknya orang-orang biasa
yang mendapat penghargaan dari Raja dapat naik ke tingkat atas. Walaupun
demikian terdapat keluarga Raja yang tidak mendapat posisi, tetapi ada pula
keluarga orang biasa yang menduduki posisi-posisi yang relatif tinggi
Setelah mengalami modernisasi
masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi sosial yang berdasar
pada asas particularistic kemudian berhimpun dalam organisasi baru yang bercorak
association (atas dasar kepentingan bersama). Yang mempunyai peranan dan
mempengaruhi administrasi Negara yaitu organisasi yang bersifat
particularistic, karena organisasi baru yang bercorak ossociation belum meresap
di kalangan masyarakat sehingga belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi
Negara.
Dalam struktur kelasnya, Negara
Thailand berangsur bersifat terbuka, yang mempunyai dampak terhadap
administrasi Negara. Dengan sifat struktur yang terbuka maka terdapat
kemungkinan adanya perpindahan dari satu klas ke klas yang lain. Sehingga
terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tadinya tidak dapat
menduduki jabatan tertentu, setelah adanya struktur terbuka ini kelompok
tersebut dapat menduduki jabatan tertentu bahkan yang tertinggi sekalipun.
3. Faktor
Jaringan Komunikasi
Dalam bidang komunikasi,
Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam.
Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaaan/Istana berbeda dengan bahasa yang
digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak
dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dampaknya
terhadap administrasi negara, yaitu perilaku administrasi negara yang kurang
responsif terhadap permintaan publik karena adanya communication-gap tersebut.
Perilaku administrasi negara kurang mencerminkan keinginan-keinginan dari
masyarakat begitu pun sebaliknya. Administrator negara cenderung bertindak
arbiter (sewenang-wenang).
Pada perkembangannya masyarakat
Thailand sedikit demi sedikit sudah mulai mobilisasi dan terasimilasikan. Dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dan administrasi Negara dengan
alat-alat terbatas, maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat
menyampaikan program-programnya dan harapan-harapan rakyat disampaikan kepada
pemerintah. Namun kerena komunikasi yang sangat terbatas, maka masyarakat belum
dapat mengontrol secra efektif administrasi negara begitupun sebaliknya.
4. Faktor
Symbol Sistem
Thailand memiliki simbol
tradisional yaitu raja mempunyai dasar yang sakral dan kerajaan merupakan
ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat
sakral diwujudkan pada diri Raja yang dianggap sebagai keturunan yang
memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lambat laun
negara Thailand mendapat pengaruh dari luar symbol tersebut berubah menjadi
simbol baru yaitu kedaulatan rakyat. Pemerintahan tidak dilakukan lagi oleh
Raja seorang diri tetapi perlu didampingi oleh badan yang mewakili rakyat yang
menjalankan kedaulatan rakyat.
5. Faktor
politik
Negara Thailand sistem
pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur
sepenuhnya oleh Raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak
berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Tindakan-tindakan Raja tidak
hanya di bidang politik saja namun disemua bidang, sehingga sulit untuk melihat
pengaruh politik terhadap administrasi negara. Dalam konteks administrasi
negara Thailand yang bersifat otokratis, maka inputnya adalah Raja. Raja yang
terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja saja yang mempunyai bahan
untuk membuat keputusan. Sedangkan outputnya berupa policy dan Raja yang
melaksanakannya. Jadi administrasi Negara Thailand merupakan produk dari
lingkungan sosialnya.
C.
Sistem
Administrasi Negara Indonesia
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tujuh kunci pokok,
yaitu:
1.
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan
kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa antara pengertian hukum dengan pengertian
kekuasaan dipertentangkan.
2.
Sistem konstitusional
Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem
konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).
Ketentuan ini memberi ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi dan
dipagari oleh ketentuan konstitusi. Ketentuan ini mencakup secara otomatis
ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitisional.
3.
Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR
4.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara
tertinggi di bawah MPR
5.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6.
Menteri ialah pembantu Presiden
7.
Kekuasaan kepala negara tidak terbatas
Mengenai sistem ekonomi Indonesia, saat ini Indonesia menganut sistem
ekonomi pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.
D.
Kekurangan
dan Kelebihan Sistem Administrasi Negara Thailand dan Indonesia
1. Dengan
sistem pemerintahan yang konstitusional monarki absolut kekuasaan pada raja
tidak terbatas dengan kekuasaan tertinggi negara adalah raja sehingga
pemerintahan bersifat otokratis, ini perlu diwaspadai karena khawatir terjadi
penyelewengan kekuasaan, sistem ini condong ke arah sentralisasi. Tetapi ada
nilai positifnya dari sistem ini karena dalam menentukan kebijakan pemerintah
lebih simpel. Sedang sistem di Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum
dasar) tidak bersifat absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan
bersifat demokratis. Disini dalam melakukan kebijakan terdapat pembagian
kekuasaan sehingga akan meminimalisir penyelewengan kekuasaan, tetapi dalam
menentukan kebijakan lebih ribet dari pada sentralisasi karena harus
mendapatkan persetujuan dari badan-badan lain.
2. Di
bidang sosial, organisasi sosial berdasar pada particularistic yaitu berdasar
pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, dan sebagainya dan
dijalankan sesuai fungsinya. Negatifnya pengaruh faktor sosial terhadap
administrasi negara, ini berperan dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah
kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya. Tetapi
dengan modernisasi dari particilaristik kemudian berhimpun ke organisasi yang
bercorak association (atas dasar kepentingan bersama).
3. Struktur
kelas di Thailand berangsur terbuka, yaitu kemungkinan adanya perpindahan dari
kelas satu ke kelas lain, dari yang rendah ke tinggi ataupun sebaliknya. Hal
ini berdampak positif, karena ini artinya pemerintah memberikan kebebasan untuk
memperoleh derajat yang tinggi dengan prestasi-prestasi, pengabdian-pengabdian
kepada negara yang ia peroleh dan ia lakukan. Di indonesia pun sama seperti
ini, namun terkadang perilaku nepotisme ari aparatur pemerintah sering terjadi.
4. Di
bidang jaringan komunikasi, dalam pengorganisiran penggunaan bahasa kurang baik
dibandingkan dengan Indonesia. Karena di Indonesia walaupun memiliki bahasa
yang beragam tetapi memiliki bahasa nasional yakni bahasa Indonesia sedangkan
di Thailand antara bahasa yang digunakan di istana dengan masyarakat berbeda,
maka dampaknya perilaku administrasi negara kurang responsif terhadap
permintaan publik (administrator negara cenderung sewenang-wenang).
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan
bahwa sistem administrasi negara adalah kegiatan yang didalamnya terdapat
bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalam suatu organisasi
tertinggi yaitu negara untuk mencapai tujuan bersama.
Sistem pemerintahan yang dianut Thailand
adalah kostitusional monarki absolur, dengan kekuasaan tertinggi negara adalah
seorang raja, dalam pemerintahannya negara Thailand dipimpin oleh
Perdana Menteri dari anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang
mayoritas.
Faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi
negara thailand:
1. Faktor
ekonomi
2. Faktor
sosial
3. Faktor
jaringan komunikasi
4. Faktor
symbol system
5. Faktor
politik
B.
Saran
Makalah yang saya buat ini masih jauh
dikatakan sempurna , untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat saya
harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Inu Kencana Syafiie. Sistem Administrasi
Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
Zaini Tarmidji. Capita Selecta
Pemerintahan. Bandung: Angkasa. 1992.
0 komentar:
Post a Comment